Bupati Pasuruan Dade Angga Resmi di Nonaktifkan

Kamis, 23 September 2010 14:52:50 - oleh : admin

Surat penonaktifan Bupati Pasuruan Dade Angga akhirnya turun. SK Mendagri Nomor 131.35-622 Tahun 2010 tertanggal, 27 Agustus 2010 itu diterima Wabup Eddy Paripurna dari Gubernur Jatim, Senin (20/9) sekitar pukul 14.00 WIB.

Usai menerima surat itu, Eddy menggelar jumpa pers, Selasa (21/9). Ia didampingi jajaran muspida, mulai dari Ketua Dewan M Irsyad Yusuf, Ketua PN Bagus, Kajari Bangil Widiyantoro, Dandim 0819 Letkol Abu Bakar, dan Wakapolres Kompol Ghufron S.

Eddy menyatakan, dalam SK dijelaskan bahwa Dade Angga diberhentikan sebagai Bupati Pasuruan mulai 21 Juli 2010 sampai proses hukum selesai dan berkekuatan hukuman tetap. Poin kedua menegaskan bahwa Eddy ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pasuruan. SK itu, katanya, ditembuskan ke 16 instansi, mulai dari presiden hingga bupati.

Seperti diketahui, Dade Angga saat ini menjadi terdakwa korupsi dana kasda Kabupaten Pasuruan APBD 2001-2007 sebesar Rp 74,8 miliar. Sesuai aturan, Dade harus diberhentikan sementara oleh Mendagri atas usulan gubernur.

Menurut Eddy, terbitnya SK Mendagri itu bukan hal yang istimewa, melainkan merupakan tugas rutin yang harus dilaksanakan. Untuk itu, ia berharap seluruh institusi di Kabupaten Pasuruan ikut melaksanakan tugas-tugas rutin dengan sebaik-baiknya.

Eddy juga mengungkapkan, sepulang dari kantor gubernur, ia langsung menyerahkan SK Mendagri itu kepada Bupati Dade Angga di Rutan Medaeng, Sidoarjo. Dade, kata Eddy, bisa menerimanya dan berpesan untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya.

Mengenai berbagai persoalan, termasuk pengangkatan sejumlah pejabat menjelang Lebaran oleh Dade, padahal semestinya posisi Dade saat itu sudah nonaktif, Eddy menyatakan, “Masalah itu akan dibahas bersama dengan semua pihak terkait dan akan dikonsultasikan ke Mendagri. Terpenting semua masalah diselesaikan sesuai aturan, prosedur dan tata cara yang berlaku.”

Ketua DPRD M Irsyad Yusuf berharap semua pihak menghormati SK Mendagri dan juga proses hukum kasus Dade. “Pemberhentian ini sifatnya juga sementara, karenanya, proses hukum harus tetap dihormati,” ujarnya. nkur(surya.co.id)

kirim ke teman | versi cetak

Berita "Seputar Pasuruan" Lainnya