Sejumlah buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN)
Kabupaten Pasuruan Senin (14/3/2011) mengadukan nasib 4 rekan kerja
mereka yang telah di PHK secara sepihak oleh PT Karya Idaman Bersama di
Desa Sumberrejo, Kecamatan Pandaan kepada anggota dewan.

Ketua
DPC SPN Kabupaten Pasuruan Purbo Pranoto mengatakan, pihaknya mendesak
agar 4 buruh yang telah di PHK tersebut dipekerjakan kembali, lantaran
selama bekerja mereka tidak melakukan kesalahan apa-apa. Tak hanya itu,
pihaknya pun menyayangkan jika alasan yang dipakai perusahaan mem-PHK
adalah hanya karena para buruh memakai jilbab.

"Tuntutannya
paling tidak, agar kasus ini harus diselesaikan secara undang-undang.
Yakni dipekerjakan kembali sebagai karyawan tetap. Yang kedua, kita
tidak ingin di Pasuruan ini, terjadi kembali seperti peristiwa di YAPI
gara-gara soal jibal," ujar Purbo Pranoto, Ketua DPC SPN Kabupaten
Pasuruan kepada wartwan saat di gedung dewan.

Sementara itu,
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pasuruan Aida fitriyanti mengatakan, jika
apa yang telah dilakukan pihak perusahaan yang telah mem-PHK buruhnya
secara sepihak, hanya karena gara-gara berjibab adalah termasuk
pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, pihaknya akan
menindak-lanjuti kasus tersebut.

"Yang jelas, aturan diputus
kontrak karena alasan jilbab itu melanggar Hak Asasi Manusia. Makanya,
ini akan kita kroscek dan tindak lanjuti kebenarannya bagaimana?. Dan
kalau sekedar masalah itu, itu bukan alasan memutus kontrak," terang
Aida Fitriyanti, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pasuruan.

Selain
melanggar HAM, dewan juga menilai alasan PHK lantaran berjilbab adalah
terlalu mengada-ada. "Paling tidak dipekerjakan kembali lah. Selain
melanggar HAM, alasan ini juga mengada-ada, karena apakah dengan
berjilbab akan mengurangi produksi mereka, kan ya enggak. Kan gak ada
hubungannya dengan produksi tas kulit itu, ya kan," tegasnya.
[bec/kun](beritajatim.com)