SMPN 1 Pandaan terus berupaya menegaskan dirinya sebagai Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Bahkan mulai tahun depan, sekolah ini berencana menjadikan seluruh kelas yang ada berstatus SBI. 

Kepastian ini disampaikan Humas SMPN 1 Bambanng Dor, kemarin (10/3). "Rencananya memang begitu," katanya kepada Radar Bromo. Menurutnya, selama ini hanya ada empat kelas SBI. Namun mulai tahun ajaran baru, ada sembilan kelas SBI baru yang rencananya akan dibuka.

Itu artinya lanjut Bambang, sekolah yang berada di Jl Kebunwaris, Kecamatan Pandaan itu tidak lagi membuka kelas reguler tahun mendatang. "Semua kelas yang ada berstatus SBI," jelasnya saat ditemui di sela kesibukannya, kemarin. 

Karena itu, pihaknya terus melakukan persiapan untuk merealisasikan rencana tersebut. Mulai penataan manajemen kelas, hingga peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia).

Sementara itu penjelasan serupa disampaikan Kepala SMPN 1 Pandaan Hisyam. Menurutnya, rencana menjadikan semua kelas yang ada di sekolahnya berstatus SBI sudah ia gagas sejak awal. Hanya, dirinya mengakui bahwa pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap. 

Di bagian lain, rencana mengganti semua kelas reguler menjadi kelas SBI di SMPN 1 Pandaan memantik reaksi dari berbagai kalangan. Mereka khawatir, program tersebut justru memincu kenaikan biaya pendidikan sebagaimana yang terjadi selama ini. 

"Kekhawatirannya memang begitu. Saat pemerintah berupaya menggratiskan biaya pendidikan, hanya sekolah SBI yang diperkenankan memungut biaya dari wali murid," kata salah satu warga Pandaan menyikapi rencana tersebut. 

Hisyam sendiri saat dikonfirmasi mengaku bisa memahami kekhawatiran itu. Namun dia menegaskan, rencana menjadikan semua kelas sebagai kelas SBI di sekolahnya itu bukan karena kewenangan yang diberikan untuk menarik biaya. Tapi, semata untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. 

Karena itu, dirinya juga menjamin bahwa pelaksanaan kelas SBI nanti juga akan disertai kebijakan untuk menekan biaya pendidikan. "Tidak perlu khawatir soal itu," katanya. 

Dirinya kata dia, tetap akan menjamin biaya pendidikan bagi siswa dengan latar belakang kurang mampu. Sementara penarikan uang gedung yang kerap mewarnai proses penerimaan siswa baru menurut dia, tidak akan diterapkan.

"Itu tidak akan kami terapkan. Karena gedung yang ada sudah cukup representatif," jelasnya. Bahkan, dirinya menjamin untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan bagi siswa yang berprestasi.(jawapos.com)